Sejak desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri

Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun
1999 yang diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah
dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan
kesempatan yang lebih luas kepada daerah provinsi, kabupaten dan pemerintahan
kota untuk menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahannya sendiri, serta
menggali dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat dan percepatan pembangunan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Melalui otonomi diharapkan daerah menjadi lebih
mandiri untuk menentukan seluruh kegiatannya, serta mampu memainkan perannya
dalam membuka peluang memajukan daerah dan melakukan identifikasi potensi
sumber-sumber pendapatannya (Widjaja, 2002).

Tujuan otonomi daerah berdasarkan  Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing
daerah. Peningkatan pelayanan umum dan daya saing daerah akan menarik perhatian
investor untuk melakukan investasi di daerah, sehingga dapat memacu pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mardiasmo (2002) menyatakan tujuan
utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik,
memajukan kesejahteraan masyarakat, pengembangan hidup demokrasi, keadilan dan
pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yaitu diterapkannya
desentralisasi. Terbentuknya daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnya
asas dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi itu sendiri. Berdasarkan
UU Nomor 23 Tahun 2014, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan
oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan otonomi daerah. Selaras dengan
tuntutan tersebut, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan kepada setiap
daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah agar daerah tidak
selalu bergantung kepada pemerintah pusat.  Namun, apabila pemerintah daerah menjalankan
tugas dan fungsinya dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik,
maka pemerintah daerah juga perlu mendapat dukungan sumber keuangan yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah,
dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri secara
finansial. Mardiasmo (2002) menjelaskan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang
memadai oleh daerah otonom. Oates (1995) memaparkan alasan mengapa pemerintah
daerah harus mengurangi ketergantungan yaitu, pertama transfer pusat biasanya
disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat
kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan
lokal, kedua ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal
untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien. Dalam hal ini, pemerintah daerah
diharapkan mampu menggali potensi-potensi keuangan daerah, khususnya melalui
Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002).

Potensi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus
selaras dalam koridor semangat terwujudnya good
governance. Dalam rangka upaya mewujudkan good governance dikeluarkan paket Undang-Undang keuangan negara
yang mengatur pengelolaan keuangan Negara baik pada tingkat pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terbitnya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah. Hal ini yang mendasari tiap pemerintah daerah wajib dalam menyelenggarakan
pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan
keuangan setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. Peraturan Pemerintah (PP) No.
71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintah (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar
laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas
laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat
dipahami.  Diketahui juga bahwa ada
banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan  keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah
daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi
tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Mustafa et al 2010). Serta,
dari laporan inilah dapat dilihat kemandirian keuangan pemerintah daerah
beserta kinerja pemerintah daerah sehingga dapat diketahui apakah pemerintah
telah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang
memiliki peran penting dan strategis bagi perkembangan kawasan timur Indonesia.
Penelitian yang dilakukan oleh Fattah dan Irman (2012) yang menganalisis
ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada era
otonomi daerah Tahun 2001-2008 menunjukkan hasil analisis kinerja/kemampuangan
keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah atau dapat
dikatakan ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan
terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Selama kurun waktu delapan tahun mulai
tahun 2008-2016 memperoleh pertumbuhan pendapatan daerah dua kali lipat, yakni
sebesar Rp 2.124.090.149.339 pada tahun 2008 menjadi Rp 7.162.588.691.183 pada
tahun 2016 (Bapenda). Meningkatnya pendapatan daerah yang diperoleh Provinsi
Sulawesi Selatan ini didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
memberikan kontribusi rata-rata sebesar 55.24%, sedangkan untuk Tahun 2016
kontribusi PAD sebesar 48%. PAD menjadi indikator utama kemandirian kemampuan
keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan membiayai pelaksanaan
kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki.